ButirPancasila Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Political Will yaitu adanya kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan. Sedangkan Perludisadari bahwa sebagus apa pun kebijakan pemerintah, tidak dapat menyelesaikan konflik Papua apabila tidak berkonsultasi dengan kelompok OPM. OPM terdiri atas tiga kelompok, yakni orang Papua yang melakukan perlawanan di kota dan kampung, mereka yang bergerilya di hutan dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), dan Kamis 24 Maret 2011 19:19 WIB. Yogyakarta (ANTARA News) - Kebijakan ekonomi nasional masih banyak yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga memunculkan nafsu keserakahan, kata pengamat ekonomi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid. asingyang tidak beretentangan dengan pancasila. Hal inilah yang mendorong penyusunan makalah "Pancasi la Sebagai Landasan Nasionalisme Generasi Muda Bangsa Indonesia di Era Global " Sampaisaat ini, banyak peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, peraturan daerah sampai dengan surat himbauan yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat, tidak selaras dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Ketua Pokja Hukum Panitia Nasional Kongres IV PA GMNI Dr Bayu Dwi Anggono, sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang vYjLx.

kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pancasila